Kepala Desa Darmaji: Suhaidi, SE 

Pemdes Darmaji: Kepala Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Suhaidi dinyatakan lulus Audisi Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2023 berdasarkan surat keputusan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: PHN-HN.04.03-186. Berdasarkan SK tersebut, Suhaidi akan menjadi peserta Paralegal Academy selama kurang lebih satu pekan di Jakarta. Suhaidi yang dikonfirmasi perihal tersebut membenarkan. Menurut Suhaidi, dia bersama dengan 11 orang Kepala Desa dari NTB akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Paralegal Academy dari tanggal 29 Mei sampai 2 Juni 2023. " Alhamdulillah setelah seleksi yang panjang dan ketat, saya bisa mewakili Lombok Tengah dan NTB dalam ajang Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI " Kata Suhaidi melalui pesan WhatsApp. 

Menurut Suhaidi, ia bersama 300 Kepala Desa se Indonesia hasil seleksi Paralegal Academy akan dibekali dengan materi-materi penguatan ideologi Pancasila, penyelesaian konflik dan lain-lain. Selain Paralegal Academy, Suhaidi juga akan mengikuti seleksi Paralegal Jistice Award.

Saat ditanya perasaan nya, Suhaidi menjawab bangga karena bisa mewakili Lombok Tengah dan NTB dalam ajang ini. " Saya bangga semoga bisa lebih optimal dan mohon doa agar bisa lolos dalam Paralegal Justice Award. Tambah Kades yang juga Sekjen FKD Lombok Tengah ini.

Suhaidi lolos seleksi Paralegal Academy setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketua Umum KA KAMMI NTB itu merupakan Kepala Desa yang selama ini aktif melakukan penyuluhan hukum dan selalu berupaya menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di Kantor Desa, sehingga bisa diselesaikan secara damai dan aman. 

S Salah satu Kasus Hukum yang diselesaikan di Kantor Desa Darmaji 

Untuk diketahui Paralegal Academy merupakan pendidikan bagi Kepala Desa/Lurah yang akan berperan sebagai hakim atau juru damai desa atas masalah-masalah hukum yang ada di tingkat Desa, sehingga penyelesaian tersebut tidak sampai ke pengadilan.

(Admin*)